Menyediakan jasa penyusunan naskah akademik atas rancangan undang-undang (RUU) dan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota (Raperda) yang bersifat netral dan komprehensif serta mengacu pada nilai-nilai dan kaidah akademis dari perspektif kebijakan, hukum, dan administrasi
Melakukan analisis komparasi melalui best practices di negara lain sehingga naskah akademik yang disusun dapat menjadi basis dalam perumusan dan penerapan dari RUU dan Raperda.
Analisis Ekonomi Makro
Menyediakan jasa analisis ekonomi makro yang secara khusus membahas secara objektif dan komprehensif terkait kebijakan fiskal sebagai langkah pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak sehingga mempengaruhi ekonomi makro
Mendorong perekonomian agar berorientasi pada pengarusutamaan kebijakan pajak yang ideal.
Kajian Kebijakan Fiskal
Menyediakan jasa kajian kebijakan fiskal berdasarkan hasil riset yang objektif, berkualitas, dan komprehensif dengan daya analisis dan nalar yang tajam, literatur yang lengkap, serta basis data yang valid.
Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
Menyediakan jasa kajian potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendukung upaya desentralisasi fiskal demi memajukan perekonomian di daerah
Memberikan rekomendasi kebijakan terbaik agar daerah dapat mencapai potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara optimal.
Survei Objek Pajak Daerah
Melakukan survei untuk memastikan bahwa data yang dimiliki pemerintah daerah akurat dan terbaru sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam target penerimaan pajak daerah demi mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.
Survei Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
Melakukan survei untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan yang disampaikan oleh petugas pajak kepada masyarakat atau pelaku usaha dalam memahami peraturan, prosedur, ataupun manfaat penyuluhan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan dan pelayanan pajak demi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di daerah.
Survei Kepuasan Masyarakat
Melakukan survey terkait indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara umum yang merupakan instrumen penting untuk mengukur apakah pelayanan publik yang disediakan telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.
