Menakar Arah Baru Pengaturan Kuasa Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan (PMK 44/2026) ditetapkan pada 22 Juni 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 6 Juli 2026. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan […]
PPh Final UMKM, Antara Kemudahan dan Kepatuhan
Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan dengan skala usaha yang lebih besar. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari kapasitas modal, jumlah tenaga kerja, sistem administrasi, hingga kemampuan dalam menyelenggarakan pembukuan. Bagi sebagian pelaku usaha, kegiatan operasional masih dijalankan secara sederhana sehingga pencatatan keuangan belum menjadi bagian yang kompleks dari […]
Menagih Pajak Toko Online Tanpa Memberatkan UMKM
Ekonomi digital Indonesia telah berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jutaan pelaku usaha kini memanfaatkan marketplace sebagai saluran utama untuk memasarkan produknya, mulai dari usaha rumahan hingga perusahaan berskala nasional. Perubahan pola perdagangan tersebut membawa konsekuensi logis bagi sistem perpajakan. Aktivitas ekonomi yang terus bertumbuh tentu perlu diikuti dengan mekanisme pemungutan pajak […]
Menjinakkan Sengketa Transfer Pricing: Jalan Tengah Kepastian Investasi dan Pendanaan Berkelanjutan
Dalam lanskap ekonomi modern yang didominasi oleh korporasi multinasional, transaksi antar-entitas dalam satu grup usaha adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, di balik alokasi barang, jasa, dan aset tak berwujud yang melintasi batas entitas, tersimpan celah resistensi fiskal yang kian meruncing. Transfer pricing atau penetapan harga transfer yang secara manajerial dirancang sebagai alat efisiensi internal, […]
Strategi DJP dalam Mengawasi Kepatuhan Wajib Pajak
Penerapan sistem self assessment menempatkan Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara efektif melalui mekanisme pengawasan yang mampu mendorong kepatuhan secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 pada […]
Penghasilan Sewa Properti sebagai Objek PPh Final
Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan persewaan properti merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final. Ketentuan ini perlu dipahami oleh Wajib Pajak karena perlakuan perpajakannya berbeda dengan penghasilan yang dikenai PPh berdasarkan tarif umum. Selain memiliki mekanisme pengenaan yang tersendiri, PPh Final juga memiliki ketentuan khusus mengenai objek pajak, tarif, pihak yang […]
Checklist Sustainability Report Sebelum Dipublikasikan
Sustainability Report merupakan media bagi perusahaan untuk mengungkapkan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola kepada para pemangku kepentingan. Seiring meningkatnya perhatian terhadap isu Environmental, Social, and Governance (ESG), kualitas laporan keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dari investor, regulator, lembaga pemeringkat, hingga masyarakat. Sebelum Sustainability Report dipublikasikan, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh […]
Pajak JHT Ramai Dibicarakan, Begini Mekanismenya
Pemberitaan mengenai pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT dalam beberapa hari terakhir memicu beragam reaksi di masyarakat. Banyak pekerja mengira pemerintah baru saja menetapkan kebijakan yang mengenakan pajak atas tabungan hari tua mereka. Anggapan tersebut kemudian berkembang luas di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran bahwa dana JHT yang selama ini dikumpulkan akan berkurang […]