Menguji Batas Kewenangan dalam PMK 55/2026
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak membawa perubahan dalam pengaturan mengenai pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak. Di sisi lain, regulasi tersebut membuka ruang diskusi mengenai batas kewenangan Menteri Keuangan dalam membentuk norma berdasarkan delegasi dari peraturan yang […]
Strategi DJP dalam Mengawasi Kepatuhan Wajib Pajak
Penerapan sistem self assessment menempatkan Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara efektif melalui mekanisme pengawasan yang mampu mendorong kepatuhan secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 pada […]