Pengungkapan ESG semakin menjadi bagian penting dalam komunikasi korporasi. Perusahaan perlu menjelaskan bagaimana aktivitas bisnis memberikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, bagaimana risiko dan peluang keberlanjutan dikelola, serta bagaimana faktor tersebut berkaitan dengan strategi dan kinerja perusahaan. Perubahan ini membuat Sustainability Report berkembang dari sekadar dokumen yang memuat berbagai indikator lingkungan dan sosial menjadi sumber informasi yang semakin relevan bagi investor dan para pemangku kepentingan.
Data menunjukkan bahwa perkembangan tersebut terjadi secara luas. KPMG, dalam Survey of Sustainability Reporting 2024, menganalisis laporan dari 5.800 perusahaan di 58 negara dan yurisdiksi. Sebanyak 82% dari 250 perusahaan terbesar di dunia telah memasukkan informasi keberlanjutan ke dalam laporan tahunan. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi keberlanjutan semakin ditempatkan dekat dengan komunikasi korporasi utama, khususnya informasi yang relevan untuk memahami prospek perusahaan.
Perkembangan regulasi dan standar juga memperkuat kebutuhan tersebut. Survei IFRS Foundation pada 2025 terhadap 49 yurisdiksi menunjukkan bahwa seluruh yurisdiksi yang merespons telah memperkenalkan atau berencana untuk memperkenalkan persyaratan pengungkapan keberlanjutan. Sebanyak 47 yurisdiksi telah mengadopsi, berencana mengadopsi, atau menggunakan ISSB Standards, dan 76% responden menyatakan memiliki target untuk mengadopsi ISSB Standards secara penuh.
Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan pelaporan ESG ke depan bukan lagi sekadar menentukan apakah perusahaan perlu mengungkapkan informasi ESG. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan informasi yang disampaikan memiliki kualitas yang memadai dan mampu menjelaskan faktor keberlanjutan yang relevan bagi perusahaan.
Menentukan Informasi yang Benar-Benar Material
Salah satu tantangan utama terletak pada penentuan informasi yang perlu diprioritaskan. Perusahaan memiliki banyak aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, tenaga kerja, konsumen, masyarakat, rantai pasok, dan tata kelola. Seluruh aktivitas tersebut berpotensi menghasilkan data, namun tidak semuanya memiliki tingkat kepentingan yang sama untuk pelaporan.
GRI Standards menggunakan konsep material topics untuk mengidentifikasi topik yang merepresentasikan dampak organisasi yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. GRI 3 mengharuskan perusahaan menjelaskan proses penentuan topik material, daftar topik material, serta cara organisasi mengelola masing-masing topik tersebut. Penentuan material topics juga perlu mempertimbangkan dampak aktual dan potensial serta melibatkan perspektif stakeholder dan ahli yang relevan.
Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kualitas Sustainability Report tidak ditentukan oleh banyaknya indikator yang dapat dikumpulkan. Laporan yang panjang belum tentu menghasilkan informasi yang lebih bernilai jika indikator yang disajikan tidak mencerminkan isu yang paling signifikan bagi perusahaan.
Perusahaan perlu memahami konteks industrinya terlebih dahulu. Bagi perusahaan manufaktur, penggunaan energi, emisi, limbah, keselamatan kerja, dan rantai pasok dapat menjadi isu yang signifikan. Bagi perusahaan berbasis teknologi, keamanan data, pengembangan talenta, privasi, dan konsumsi energi pusat data dapat memiliki tingkat relevansi yang berbeda-beda.
Tantangannya muncul ketika proses materialitas hanya dilakukan sebagai formalitas tahunan. Padahal, perubahan model bisnis, regulasi, teknologi, kondisi pasar, maupun ekspektasi stakeholder dapat mengubah tingkat kepentingan suatu isu. Karena itu, materiality assessment perlu menjadi bagian dari proses manajemen dan evaluasi berkala, bukan sekadar tahapan administratif sebelum Sustainability Report diterbitkan.
Memastikan Data ESG Berkualitas dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Setelah menentukan informasi yang material, tantangan berikutnya adalah menyediakan data yang akurat, konsisten, dan dapat dilacak. Berbeda dengan data keuangan yang umumnya sudah memiliki sistem akuntansi dan pengendalian yang relatif mapan, sebagian data ESG berasal dari berbagai unit kerja dengan metode pengumpulan yang berbeda-beda.
Data konsumsi energi, misalnya, dapat berasal dari berbagai lokasi operasional. Data emisi membutuhkan definisi batas organisasi, metode perhitungan, faktor emisi, serta periode pengukuran yang konsisten. Informasi mengenai tenaga kerja juga membutuhkan definisi, seperti apakah angka yang disajikan mencakup karyawan tetap, tidak tetap, pekerja alih daya, atau kelompok tenaga kerja lainnya.
Perbedaan definisi dan metodologi dapat menghasilkan angka yang sulit dibandingkan dari satu periode ke periode berikutnya. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika informasi yang sama digunakan dalam beberapa laporan perusahaan dengan cakupan atau metode pengukuran yang berbeda.
GRI 2 secara khusus mengatur informasi mengenai praktik pelaporan, termasuk periode pelaporan, entitas yang masuk dalam cakupan laporan, restatement informasi, dan external assurance. Struktur tersebut menunjukkan pentingnya transparansi mengenai bagaimana informasi ESG disusun dan bagaimana pembaca perlu memahami basis data yang digunakan.
Kualitas data juga semakin penting karena sebagian yurisdiksi mulai bergerak menuju pengungkapan keberlanjutan yang membutuhkan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Survei IFRS Foundation pada 2025 menunjukkan bahwa 39% yurisdiksi responden berencana mewajibkan assurance atas pengungkapan keberlanjutan, dan mayoritas dari kelompok tersebut berencana menerapkan limited assurance.
Kondisi tersebut memiliki implikasi praktis bagi perusahaan. Data ESG perlu diperlakukan sebagai informasi korporasi yang membutuhkan data owner, definisi indikator, metodologi, sumber dokumen, serta mekanisme validasi yang jelas. Perusahaan yang mulai membangun sistem tersebut lebih awal akan memiliki fondasi yang lebih baik ketika kebutuhan verifikasi dan assurance semakin meningkat.
Menghubungkan ESG dengan Strategi dan Dampak Keuangan
Tantangan berikutnya adalah mengubah pengungkapan ESG dari sekadar kumpulan indikator menjadi informasi yang menjelaskan hubungan antara keberlanjutan dan bisnis. Investor membutuhkan informasi mengenai risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi prospek perusahaan, termasuk arus kas, akses terhadap pembiayaan, dan biaya modal.
IFRS S1 secara khusus meminta perusahaan mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang secara wajar dapat diperkirakan memengaruhi arus kas, akses terhadap pembiayaan, atau biaya modal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pendekatan ini mengubah cara perusahaan memandang pengungkapan ESG. Informasi mengenai penggunaan energi, misalnya, akan lebih relevan apabila perusahaan dapat menjelaskan hubungannya dengan biaya operasional, efisiensi, kebutuhan investasi, risiko perubahan harga energi, atau strategi transisi.
Hal yang sama berlaku pada isu sosial. Program pelatihan karyawan dapat disajikan sebagai informasi keberlanjutan, namun relevansinya menjadi lebih kuat ketika perusahaan menjelaskan hubungannya dengan pengembangan kompetensi, produktivitas, kesiapan menghadapi transformasi bisnis, atau kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
Hubungan semacam itu membutuhkan koordinasi antara fungsi sustainability, keuangan, operasi, manajemen risiko, human capital, dan fungsi lainnya. IAI pada September 2026 menekankan pentingnya keterlibatan pimpinan perusahaan menjelang berlakunya PSPK 1 dan PSPK 2 pada 1 Januari 2027. IAI juga mendorong integrasi risiko dan peluang keberlanjutan ke dalam strategi serta kolaborasi antara CEO, CFO, COO, tim internal, dan konsultan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan ESG tidak dapat dicapai hanya melalui proses penulisan Sustainability Report. Informasi yang berkualitas membutuhkan pemahaman tentang strategi perusahaan serta kemampuan untuk menghubungkan data keberlanjutan dengan keputusan bisnis.
Menjaga Konsistensi antara Annual Report dan Sustainability Report
Kualitas pengungkapan ESG juga dipengaruhi oleh konsistensi antar-laporan. Perusahaan dapat memiliki Annual Report dan Sustainability Report dengan struktur serta tujuan yang berbeda, namun informasi mengenai strategi, risiko, tata kelola, sumber daya manusia, operasional, dan kinerja perlu memiliki keterkaitan yang jelas.
Permasalahan dapat muncul ketika satu laporan menggunakan angka atau narasi yang berbeda dari laporan lainnya. Perbedaan jumlah karyawan, periode pengukuran, target emisi, struktur organisasi, atau informasi mengenai strategi dapat membuat pembaca mempertanyakan dasar informasi yang digunakan.
Integrasi tersebut tidak berarti seluruh informasi harus diulang di kedua laporan. Annual Report dapat memberikan konteks mengenai strategi dan kinerja perusahaan, sementara Sustainability Report dapat memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai dampak dan pengelolaan isu keberlanjutan. Hubungan antara keduanya perlu dibangun melalui referensi silang, definisi yang konsisten, periode pelaporan yang jelas, serta narasi yang saling melengkapi.
IFRS Foundation juga menekankan hubungan antara informasi mengenai risiko dan peluang keberlanjutan dengan informasi dalam laporan keuangan. Dalam pengembangan panduan implementasi, IFRS menjelaskan bahwa pengguna laporan membutuhkan informasi mengenai dampak risiko dan peluang keberlanjutan terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, termasuk dampak yang telah terjadi maupun yang diperkirakan terjadi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Karena itu, perusahaan perlu mulai melihat Annual Report dan Sustainability Report sebagai bagian dari ekosistem pelaporan korporasi. Disclosure matrix, data dictionary, data owner mapping, serta proses cross-check antar laporan dapat membantu memastikan bahwa informasi yang digunakan memiliki dasar yang konsisten.
Membangun Proses Pengungkapan ESG yang Lebih Terstruktur
Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas ESG membutuhkan penguatan proses sebelum laporan disusun. Perusahaan perlu memulai dengan mengidentifikasi isu material, menentukan indikator yang relevan, menetapkan pemilik data, mendokumentasikan metodologi pengukuran, melakukan validasi, serta menghubungkan hasil pengukuran dengan strategi dan manajemen risiko.
Proses tersebut semakin penting bagi perusahaan di Indonesia menjelang penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 1 Januari 2027. Kedua standar tersebut merupakan standar pengungkapan keberlanjutan yang selaras dengan IFRS Sustainability Disclosure Standards.
Persiapan yang dilakukan sejak sekarang dapat membantu perusahaan memahami kesenjangan antara praktik pelaporan saat ini dan kebutuhan pengungkapan ke depan. Evaluasi dapat mencakup kualitas materiality assessment, ketersediaan data, konsistensi indikator, keterkaitan dengan strategi, pengungkapan risiko dan peluang, serta kesiapan dokumentasi pendukung.
Pada akhirnya, kualitas pengungkapan ESG tidak ditentukan oleh banyaknya informasi yang dimuat dalam Sustainability Report. Kualitas muncul ketika informasi yang dipilih memang relevan, datanya dapat dipertanggungjawabkan, metodologinya jelas, kinerjanya dapat dibandingkan, dan hubungan antara isu keberlanjutan dengan strategi serta prospek perusahaan dapat dipahami oleh pembaca.
Perkembangan global memberikan arah yang semakin jelas. Sebanyak 47 dari 49 yurisdiksi yang disurvei oleh IFRS Foundation telah mengadopsi, berencana mengadopsi, atau menggunakan ISSB Standards, sementara praktik integrasi informasi keberlanjutan ke dalam Annual Report juga semakin meluas.
Bagi perusahaan, kondisi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat proses pengungkapan ESG sebelum tuntutan pelaporan semakin kompleks. Evaluasi terhadap laporan periode sebelumnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, memperbaiki sistem data, meningkatkan kualitas narasi, serta membangun keterkaitan antara informasi ESG dengan strategi dan kinerja perusahaan.
