Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan sekitar 250.000 SP2DK. Sekitar 185.000 diterbitkan untuk pengawasan dan 65.000 untuk ekstensifikasi. Angka itu menunjukkan bahwa data semakin menjadi pintu masuk utama bagi interaksi antara otoritas pajak dan Wajib Pajak (WP).
Masalahnya, ketika menerima SP2DK, WP sering langsung masuk ke mode defensif: mencari cara membantah angka, menyiapkan dokumen, lalu menyusun jawaban. Padahal, persoalan yang lebih mendasar adalah memahami mengapa data tertentu menimbulkan pertanyaan bagi DJP. Di sinilah cara berpikir yang dikenal sebagai Theory of Mind (ToM) menjadi relevan.
ToM, yang diperkenalkan oleh David Premack dan Guy Woodruff, berkaitan dengan kemampuan untuk memahami bahwa pihak lain memiliki pengetahuan, keyakinan, tujuan, dan maksud yang mungkin berbeda dari diri kita. Dalam konteks perpajakan, konsep ini bukan untuk menebak motif pribadi Account Representative (AR), melainkan untuk memahami posisi informasi yang dimiliki AR.
SP2DK sebagai Pertemuan Dua Perspektif
PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, yang berlaku sejak 1 Januari 2026, menempatkan pengawasan sebagai kegiatan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh DJP. Dalam mekanisme permintaan penjelasan, WP wajib memberikan tanggapan paling lama 14 hari dan dapat mengajukan perpanjangan paling lama 7 hari. Jika WP tidak setuju dengan data atau keterangan yang tercantum, penjelasan tersebut perlu disertai bukti dan/atau dokumen pendukung.
Kerangka ini menunjukkan bahwa SP2DK merupakan suatu proses komunikasi. DJP datang dengan data dan indikasi; WP datang dengan konteks transaksi dan bukti. Persoalannya muncul ketika dua pihak membaca data yang sama dari posisi informasi yang berbeda.
Misalnya, DJP memperoleh informasi transaksi senilai Rp115 miliar dari pihak ketiga, sedangkan omzet yang dilaporkan WP dalam SPT sebesar Rp100 miliar. Bagi WP, selisih Rp15 miliar dapat dijelaskan melalui perbedaan periode, retur, uang muka, karakteristik transaksi, atau perlakuan perpajakan tertentu.
Namun, AR yang hanya melihat data pemicu belum tentu memahami konteksnya. Dari posisi AR, pertanyaannya sederhana: mengapa data yang diterima dari sumber lain tidak sejalan dengan data dalam SPT?
Di sinilah kesalahan respons sering bermula. WP menjawab dari perspektif “mengapa angka saya benar”, sementara pertanyaan AR sebenarnya berangkat dari “mengapa dua sumber data berbeda”. Jawaban yang benar menurut WP belum tentu menjawab persoalan yang sedang diuji.
Membaca Belief, Intention, dan Goal AR
ToM dapat diterjemahkan menjadi tiga pertanyaan saat menyusun respons. Pertama, belief. Apa yang diyakini AR berdasarkan data yang tersedia? Dalam contoh tadi, keyakinannya bukan “WP pasti salah”, melainkan “ada perbedaan data yang perlu dijelaskan”. Perbedaan ini penting. Jika WP menganggap SP2DK sebagai vonis, respons cenderung defensif. Jika WP melihatnya sebagai indikasi yang membutuhkan konteks, respons dapat diarahkan untuk mencari sumber perbedaan tersebut.
Kedua, intention. Informasi apa yang ingin Anda peroleh dari permintaan penjelasan ini? Jawaban yang hanya menyatakan “data DJP tidak sesuai” kurang membantu. WP perlu menunjukkan sumber selisih, periode transaksi, perlakuan perpajakannya, serta dokumen yang memungkinkan AR menelusurinya.
Ketiga, goal. Ke mana proses pengawasan dapat bergerak setelah penjelasan diberikan? PMK 111/2025 memungkinkan hasil penelitian ditindaklanjuti sesuai kondisi dan hasil pengawasan, termasuk melalui tindakan administratif atau pemeriksaan. Karena itu, respons ideal seharusnya mengurangi pertanyaan yang masih terbuka, bukan sekadar memperpanjang perdebatan.
Dengan perspektif ini, WP tidak sedang membaca “isi kepala” AR. WP sedang merekonstruksi keadaan informasi pihak yang menerima jawaban. Pertanyaan kuncinya: fakta apa yang sudah diketahui AR, fakta apa yang belum diketahui, dan bukti apa yang dapat menghubungkan keduanya?
Respons yang baik adalah yang menutup information gap
Cara membaca SP2DK seperti ini dapat mengubah kualitas respons. Bukan panjang jawaban yang utama, melainkan kemampuan untuk menutup kesenjangan informasi.
Diam merupakan pilihan berisiko karena tidak menambahkan konteks dari sisi WP. Jawaban umum memang menunjukkan adanya respons, tetapi belum tentu menyelesaikan indikasi tersebut. Bantahan tanpa rekonsiliasi dapat mempertahankan pertanyaan yang sama. Sebaliknya, respons berbasis data dan argumentasi memungkinkan AR menguji hubungan antara data pemicu, kondisi transaksi, pencatatan, dan pelaporan pajak.
Karena itu, penyusunan respons sebaiknya dimulai dengan “data apa yang memicu pertanyaan?”, dilanjutkan dengan “mengapa data itu berbeda?”, lalu ditutup dengan “bukti apa yang mendukung penjelasan WP?”
Pendekatan tersebut menghindari WP dari jebakan “WP versus DJP”. SP2DK lebih tepat dipandang sebagai pertemuan dua representasi atas realitas ekonomi yang sama. DJP memiliki satu kumpulan data; WP memiliki konteks yang lebih luas.
Dalam administrasi perpajakan yang semakin berbasis data, kemampuan memahami perspektif pihak lain akan menjadi semakin penting. Semakin banyak data yang dapat dicocokkan, semakin besar pula kemungkinan munculnya pola yang memerlukan penjelasan.
Pada akhirnya, respons SP2DK yang efektif bukanlah respons yang paling agresif dalam membantah, melainkan respons yang paling mampu membuat AR memahami mengapa suatu data muncul sebagaimana adanya. ToM membantu WP melihat proses tersebut dari sisi lain, bukan untuk menebak niat AR, melainkan untuk memahami bagaimana sebuah indikasi terbentuk berdasarkan informasi yang tersedia. Ketika kesenjangan informasi berhasil ditutup, SP2DK kembali menjalankan fungsi yang semestinya: sebagai ruang klarifikasi sebelum perbedaan data berkembang menjadi persoalan perpajakan yang lebih serius.
