SP2DK dan Seni Membaca Cara Pikir AR
Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan sekitar 250.000 SP2DK. Sekitar 185.000 diterbitkan untuk pengawasan dan 65.000 untuk ekstensifikasi. Angka itu menunjukkan bahwa data semakin menjadi pintu masuk utama bagi interaksi antara otoritas pajak dan Wajib Pajak (WP). Masalahnya, ketika menerima SP2DK, WP sering langsung masuk ke mode defensif: mencari cara […]
Potensi Penguatan Daya Beli Masyarakat Melalui PPh 21 DTP
Pemerintah kembali menyiapkan kebijakan insentif perpajakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atau PPh 21 DTP direncanakan berlanjut pada 2027. Perbedaannya, cakupan penerima yang saat ini diarahkan kepada pekerja di sektor […]
Mengukur Kinerja Pengelolaan Limbah melalui Sustainability Report
Sebanyak 34,21 juta ton sampah tercatat di 317 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, baru 59,74% yang tercatat terkelola, sedangkan 40,26% atau sekitar 13,77 juta ton masih berada dalam kategori tidak terkelola. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa pengelolaan limbah masih menjadi persoalan lingkungan yang memerlukan pengukuran dan pengendalian […]
Memajaki Kekayaan, Mengukur Nilainya Menjadi Tantangan
Wacana mengenai pajak kekayaan kembali menjadi bagian dari pembahasan arah reformasi perpajakan. Gagasan wealth tax berangkat dari pemikiran bahwa kemampuan ekonomi seseorang dapat tercermin dari kekayaan yang dimiliki, bukan semata-mata dari penghasilan dalam periode tertentu. Ketika seseorang memiliki aset dengan nilai yang sangat besar, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan menjadikan kekayaan tersebut sebagai bagian dari basis […]
Kuasa Wajib Pajak Bukan Sekadar Soal Sertifikasi
Regulasi mengenai Kuasa Wajib Pajak memasuki babak baru setelah pemerintah menerbitkan PMK 44/2026 dan PMK 55/2026. PMK 44 Tahun 2026 mengatur persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban oleh kuasa. Regulasi ini berlaku sejak 6 Juli 2026 dan mencabut PMK 229/PMK.03/2014. PMK 55 Tahun 2026 kemudian memperkuat […]
Kuasa Wajib Pajak dan Batas Intervensi Negara
Ketika negara mulai menetapkan persyaratan kompetensi bagi pihak yang dapat bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak, satu pertanyaan layak diajukan. Seberapa jauh negara perlu mengatur pihak yang membantu Wajib Pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan setelah berlakunya PMK 44 Tahun 2026 dan PMK 55 Tahun 2026. PMK 44 Tahun 2026 mengatur […]
Kuasa Wajib Pajak sebagai Bagian dari Hak Wajib Pajak
Pembahasan mengenai Kuasa Wajib Pajak selama ini cenderung ditempatkan sebagai persoalan tentang siapa yang memenuhi syarat untuk mewakili Wajib Pajak. Perspektif ini penting, tetapi belum lengkap. Kuasa pada dasarnya hadir karena Wajib Pajak memiliki kebutuhan untuk memperoleh bantuan dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya, regulasi Kuasa Wajib Pajak juga dapat dibaca dari perspektif […]
Uji Kompetensi dalam Kerangka Profesionalisme Pajak
Uji kompetensi menjadi salah satu elemen penting dalam PMK 55 Tahun 2026. Melalui mekanisme ini, seseorang dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi Konsultan Pajak (SKK) setelah mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan dan dinyatakan lulus. SKK kemudian diklasifikasikan ke dalam tingkat A, B, dan C sesuai dengan cakupan kompetensi perpajakan yang dimiliki. Secara prinsip, kebijakan ini memiliki […]