Uji kompetensi menjadi salah satu elemen penting dalam PMK 55 Tahun 2026. Melalui mekanisme ini, seseorang dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi Konsultan Pajak (SKK) setelah mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan dan dinyatakan lulus. SKK kemudian diklasifikasikan ke dalam tingkat A, B, dan C sesuai dengan cakupan kompetensi perpajakan yang dimiliki.
Secara prinsip, kebijakan ini memiliki dasar yang logis. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai Kuasa Wajib Pajak perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai sebelum memperoleh kewenangan untuk mewakili kepentingan Wajib Pajak. Persoalan muncul apabila kelulusan ujian kemudian dianggap sebagai ukuran yang sudah cukup untuk menentukan kualitas seorang kuasa.
Kelulusan ujian memang menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi tertentu. Namun, hal itu belum serta-merta menggambarkan kualitas seseorang dalam menjalankan fungsi representasi.
Perbedaan tersebut penting karena pekerjaan kuasa memiliki dimensi yang lebih luas daripada kemampuan menjawab pertanyaan dalam ujian. Dalam praktik, seorang kuasa perlu memahami konteks permasalahan klien, menentukan langkah administratif, berkomunikasi dengan otoritas pajak, menjelaskan risiko kepada Wajib Pajak, menjaga kerahasiaan informasi, serta mengambil keputusan secara profesional.
Pertimbangan mengenai kualitas profesi dan potensi konflik loyalitas juga telah menjadi bagian dari pembahasan IMF terkait regulasi profesi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan profesi pajak pada dasarnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada sekadar memastikan seseorang menguasai aspek teknis perpajakan.
Kompetensi Harus Berlanjut Menjadi Tanggung Jawab
PMK 55 Tahun 2026 sebenarnya memberikan ruang untuk membangun pendekatan yang lebih komprehensif. Regulasi tersebut memberikan kewenangan dalam pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Pihak Lain yang menjalankan fungsi sebagai Kuasa Wajib Pajak. Selain itu, tersedia pula mekanisme sanksi administratif terhadap Pihak Lain.
Struktur seperti ini penting karena kompetensi seharusnya menjadi awal dari siklus profesionalisme, bukan titik akhirnya. Seseorang perlu memenuhi standar kompetensi sebelum memperoleh kewenangan. Setelah memperoleh kewenangan, kompetensi tersebut harus diterapkan melalui perilaku profesional dan tanggung jawab yang tegas. Apabila terjadi pelanggaran, harus tersedia mekanisme pengawasan dan sanksi yang mampu memberikan efek korektif.
Dalam kerangka tersebut, SKK lebih tepat dipahami sebagai kualifikasi awal untuk menjalankan fungsi profesional. Kualitas seorang kuasa dibentuk melalui kombinasi kompetensi, pengalaman, standar praktik, etika, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta pengawasan.
Pendekatan ini semakin relevan seiring dengan perkembangan administrasi perpajakan. Digitalisasi sistem pajak membuat hubungan antara Wajib Pajak, kuasa, dan otoritas pajak semakin kompleks. Kemampuan seorang kuasa tidak cukup berhenti pada pemahaman terhadap peraturan. Ia juga perlu memahami proses administrasi, penggunaan teknologi perpajakan, serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukan atas nama klien.
Dengan demikian, evaluasi terhadap sistem kompetensi sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan tentang tingkat kesulitan ujian. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah materi yang diuji benar-benar mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebagai kuasa,dan apakah kompetensi tersebut tetap terjaga setelah seseorang memperoleh SKK.
Ketentuan mengenai masa berlaku SKK selama tiga tahun dan mekanisme perpanjangan melalui ujian penyegaran menunjukkan adanya perhatian terhadap pemeliharaan kompetensi. Mekanisme tersebut dapat menjadi bagian dari siklus profesionalisme yang lebih luas apabila dihubungkan dengan standar praktik, pengembangan kapasitas, etika, serta pengawasan yang efektif.
Dengan perspektif tersebut, regulasi Kuasa Wajib Pajak tidak seharusnya dibangun berdasarkan asumsi bahwa seseorang yang lulus ujian secara otomatis merupakan kuasa yang berkualitas. Kelulusan ujian lebih tepat dipandang sebagai bukti bahwa seseorang telah memenuhi salah satu standar awal untuk menjalankan fungsi tersebut.
Perbedaan cara pandang ini terlihat sederhana, tetapi memiliki konsekuensi penting bagi desain regulasi. Sertifikasi menjawab pertanyaan apakah seseorang telah memenuhi standar kompetensi dasar. Regulasi profesi perlu menjawab pertanyaan yang lebih luas, yaitu bagaimana kompetensi tersebut digunakan secara bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan Wajib Pajak.
Pada akhirnya, uji kompetensi merupakan pintu masuk menuju profesionalisme kuasa. Kualitas profesi justru ditentukan oleh bagaimana kompetensi tersebut dipertahankan, diterapkan, dan dipertanggungjawabkan dalam praktik.
